Perkembangan Infrastruktur Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan
meskipun belum menjangkau 100% daerah pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara sehingga tak heran jika daerah pelosok negeri belum memiliki kehidupan perekonomian yang layak. Pembangunan infrastruktur yang paling urgent adalah jalan raya, sarana pendidikan, jembatan, dan sarana kesehatan.
Infrastruktur di negara ini memang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jauhnya akses dari perkotaan, kurangnya SDM yang berkualitas, hingga merajalelanya para koruptor yang ada di pemerintahan pusat maupun daerah sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik.
Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga membutuhkan akses yang baik untuk meningkatkan perekonomian seluaruh rakyat terutama yang berada dipelosok negeri. Saat ini pemerintah telah menggalakkan pembangunan infrastruktur Indonesia yang baik hingga kepelosok negeri, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan yang baik untuk semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga mulai mendistribusikan SDM berkualitas ke daerah pelosok negeri melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Pemerintah Indonesia telah membuka berbagai proyek infrastruktur untuk meningkatkan perenomian negara. Semua kegiatan investasi atau penanaman modal di negara ini di koordinasi oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang berfungsi sebagai advokasi para calon investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di negara ini. Dengan adanya BKPM maka kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dipantau secara maksimal, selain itu para investor juga memiliki perlindungan hokum yang lebih jelas dalam menjalankan kegiatan investasi.
Saat ini BKPM diketuai oleh Thomas Trikasih Lembong yang dilantik langsung oleh presiden Jokowi. BKPM memiliki fungsi dan tugas penting dalam semua kegiatan penanaman modal asing maupun dalam negeri. Kegiatan penanaman modal semakin terkendali dan berjalan dengan baik dibawah koordinasi BKPM yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat yang setara.
