Seperti Agustus tahun-tahun sebelumnya, Galeri Foto Jurnalistik Antara kembali menghadirkan pameran bertema kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini pamerannya bertajuk ”71th RI, Bingkisan Revolusi”. Pameran itu menjadi istimewa karena berhasil bertutur bahwa Indonesia merdeka bukan melulu karena bedil dan nasionalisme bukan melulu acungan bambu runcing para pribumi.
Kurator pameran ”71th RI, Bingkisan Revolusi”, Oscar Motuloh, memilih sebuah dokumen tua yang tak punya ”tampang” menarik untuk mengawali ”kilas balik” cerita di balik kemerdekaan Indonesia. Tapi, dokumen berjudul ”Peta tempat doedoek persidangan Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan” punya isi yang menarik.
Peta tempat duduk 62 pendiri bangsa itu telah dicetak ulang dalam ukuran lebih besar, menyuguhkan nama-nama mereka. Tentu saja, ada nama-nama yang selalu diingat—Soekarno, Hatta, Radjiman Wediodiningrat, Soeroso, M Yamin, Ki Hajar Dewantoro, Agoes Salim, Oto Iskandar Dinata, A Wachid Hasyim—nama-nama yang hampir pasti dikenali.
Tapi, dokumen itu menarik justru karena menyuguhkan banyak nama pendiri bangsa yang terlupakan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan dari kita tidak pernah mengingat nama-nama seperti AA Maramis, J Latuharhary, Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, Masjkoer, A Baswedan, atau Parada Harahap sebagai pendiri bangsa.
Bahkan, kebanyakan dari kita mungkin tak mengingat, ada perempuan yang menjadi ibu pendiri Republik Indonesia. Keduanya adalah tokoh Kongres Perempuan Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito dan perempuan pertama Indonesia peraih gelar sarjana hukum Maria Ulfa Santoso.
Kita juga tak punya cukup ingatan untuk menghitung berapa banyak peranakan Tionghoa yang menjadi bapak pendiri Republik Indonesia. Dalam dokumen itu, Hatta, yang belakangan menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia, duduk dua baris di belakang Soekarno. Posisi duduk Hatta diapit Oeij Tiang Tjoei dan Oei Tjong Hauw. Duduk berhadapan dengan Soekarno, ada Liem Koen Hian, berikut Tan Eng Hoa yang duduk persis di belakang Liem Koen Hian dalam ruang rapat gedung Volksraad yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Pejambon, Jakarta.
Lebih ganjil lagi, foto dari dokumen milik Arsip Nasional Republik Indonesia (diperoleh ANRI dari Moh Yamin) itu memperlihatkan koyakan di antara posisi duduk dua Wakil Ketua Radjiman Wediodiningrat dan Soeroso, membuang nama perwira Jepang Ichibangase Yosio yang ternyata berposisi sebagai Ketua Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Sejarah versi sekolah selalu mengajarkan Radjiman Wediodiningrat sebagai Ketua BPUPKI, dengan Yosio sebagai salah satu wakilnya.
”Begitulah nasib dokumen sejarah kemerdekaan Indonesia kita, berhadapan dengan kepentingan pemenang sejarah untuk menggubah ulang catatan sejarah. Kita bisa melihat, bagaimana teks Proklamasi tulisan tangan Soekarno, ditulis tahun 1945, tetapi kini penuh torehan tip-ex yang baru lahir tahun 1980-an,” kata Oscar.
Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
19-08-2016
Di balik perang
Peta rapat itu langsung memberi napas bagi pameran yang digelar di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) pada 19 Agustus-19 September. Seperti jamaknya pameran di GFJA, ”71th RI, Bingkisan Revolusi” juga menghadirkan puluhan foto jurnalistik penting yang mengabadikan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, deru perang kemerdekaan, ataupun foto pasca-perang kemerdekaan.
Oscar menghadirkan catatan harian dua tentara wajib militer Kerajaan Belanda, Charles van der Heijden dan Flip Peeters, koleksi Museum Bronbeek, Belanda, yang mengabadikan sisi kemanusiaan dari sebuah perang. Catatan berharga, antara lain, dihadirkan Der Heijden yang menulis sebuah siang di Mondogan, Mojokerto, Jawa Timur, pada 12 Februari 1948, ketika seorang bocah Tionghoa mengacungkan tangan tinggi-tinggi meneriakkan pekik ”Merdeka!” ke arah Der Heijden dan teman-temannya.
”Kami semua tertawa melihat adegan tersebut. Bocah itu masih terlalu muda untuk menyadari bahwa tidak semua prajurit senang mendengar sapaan itu.” Tulis Der Heijden.
Sejumlah kolektor, antara lain Firman Ichsan, Judi Arto, Asikin Hasan, Seno Gumira Ajidarma, dan Rusdhy Hoesein, meminjamkan foto dan dokumen berharga yang menuturkan banyak ”cerita baru” lainnya. Kesemuanya merangkai cerita bahwa perjuangan meraih pengakuan kemerdekaan Indonesia bukan melulu dengan tembakan bedil atau tusukan bambu runcing yang menonjolkan maskulinitas dan keperwiraan. Indonesia meraih pengakuan kemerdekaan juga karena kepiawaian berdebat dan kemampuan para bapak pendiri bangsa menggelar beragam ”perang” lain yang menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia.
Mengejar otentisitas
Prangko-prangko koleksi Judi Arto menjadi contohnya. Prangko bergambar Soekarno dan Hatta, Panglima Besar Sudirman, pebatik, juga penari Bali itu dipesan dari sebuah percetakan di Vienna, Austria, pada 1948, meski akhirnya prangko itu baru diterbitkan pada 1949. Prangko-prangko itu terbit ketika Kerajaan Belanda belum lagi mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi penegas penting bahwa Republik Indonesia bukan gerombolan liar orang bersenjata yang tak mampu menyelenggarakan negara.
Seno Gumira Ajidarma menghadirkan komik-komik tempo doeloe yang menggelorakan nasionalisme di kalangan peranakan Tionghoa. Pelukis Kwik Ing Hoo dan penulis Lie Djoen Liem, misalnya, menggubah serial komik Wiro si bocah rimba Indonesia. Edisi ke-9 komik itu berjudul ”Wiro Melawan Tentara Djepang”. Baris komik Put On karya Kho Wan Gie juga menunjukkan perlawanan terhadap invasi tentara Jepang, salah satu yang membuat harian Sin Po dibredel bala tentara Jepang. Dalam katalog pameran, Seno memberikan ulasan tentang bagaimana komik-komik peranakan itu menghadirkan pergulatan etnis Tionghoa menempatkan diri dalam gejolak kemerdekaan Republik Indonesia.
Pencapaian ”71th RI, Bingkisan Revolusi” untuk menghadirkan berbagai ”cerita baru” di balik perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia terjadi karena kegigihan Oscar Motuloh dan tim kerjanya untuk memutus siklus ”repro ulang” atau berbagai dokumen repro yang selama itu terus didaur ulang sebagai bukti visual sejarah versi ”para pemenang”.
”Kita harus mengingat bahwa para pemberi arah Republik Indonesia hari ini adalah generasi ketiga dan mengingat bahwa semakin sedikit pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan yang masih bisa bersaksi. Kita harus menghentikan kebiasaan malas mereproduksi hasil repro berbagai dokumen sejarah, demi membuka utuh seluruh peristiwa sejarah kita,” katanya.
Seperti nasib arsip dokumen ”Peta tempat doedoek persidangan Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan” dan naskah Proklamasi tulisan tangan Soekarno, sejarah memang selalu berhadapan dengan kepentingan ”para pemenang”.
Aryo Wisanggeni G
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 September 2016, di halaman 18 dengan judul “Cerita di Balik ”Indonesia Merdeka””.
