Jombang- Persoalan Hak Asasi Manusia kini menjadi isu yang cukup sentral. Tidak hanya menyangkut perlindungan dan penghormatan nilai- nilai kemanusiaan melainkan penerapan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia tersebut dalam Kebijakan Publik baik di level pusat maupun daerah.
Era desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang terjadinya pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Tidak hanya berfokus pada transfer kewenangan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab negara terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Di Tahun 2015, Kabupaten Jombang menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Melalui momentum yang tepat ini, Selasa (19/1/2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang bekerjasama dengan The Asia Foundation yang dalam hal ini dihadiri oleh Dr. Budhy Munawar Rachman selaku Program Officer Religious Freedom and Human Rights menggelar Diskusi Panel yang bertajuk Kompatibilitas HAM dan Syariah dalam Kebijakan Publik.
Tidak hanya materi yang cukup strategis dan menarik, diskusi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, LSM, pelajar SMA (sederajat) di Kabupaten Jombang dan dari eksekutif Pemerintah Kabupaten Jombang yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintah Kabupaten Jombang Drs. Purwanto, M.KP. Dari sisi kajian HAM dan Syariah disampaikan oleh Abdur Rouf, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Undar.
Pada kesempatan yang sama, Dekan FISIP Undar Dr. H. Machwal Huda, M.Si melakukan penandatanganan kerjasama dengan The Asia Foundations dalam rangka pengembangan akademik serta pusat studi HAM dan Kebijakan Publik yang akan menjadi barometer kajian HAM maupun Kebijakan Publik di Kabupaten Jombang yang disaksikan oleh seluruh jajaran Pengurus Yayasan, Rektorat Universitas Darul ‘Ulum Jombang dan Pemerintah Kabupaten Jombang. “Pusat kajian ini diharapkan menjadi mitra strategis antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam rangka keberlanjutan program- program maupun kebijakan yang mendukung Kabupaten Peduli HAM di Jombang,” tegasnya.
