Kami mendapat kesempatan langka berjumpa secara langsung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2008-2013) sekaligus Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Mahfud MD yang kedua kalinya. Di Kampus tercinta IAIN Salatiga, Jawa Tengah, Mahmud berkenan berkunjung untuk memberikan pembelajaran tentang ideologi Pancasila. Kesempatan kedua yakni pada Kamis (7/12), Mahfud MD mengisi Seminar Nasional Tantangan NKRI Di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional.
Seiring dengan keadaan negara Indonesia yang baru-baru ini yang gencar akan ideologi Pancasila yang akan digantikan dengan ideologi lain. Adanya oknum yang berniat menggoyangkan Ideologi Pancasila, Fakultas Syariah kritis untuk menggali lebih dalam permasalahan ini. Sehingga mengundang Prof. Dr. Mohammad Mahfud, M.D., S.H., S.U., Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Ph.D., Prof. Dr Muh. Zuhri, M.A, (guru besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga).
Dalam seminar kali ini, Mahmud MD menjelaskan tentang Pancasila Sebagai Prismatika Konsep Antara Negara dan Agama. Pancasila sudah diperdebatkan dengan kesepakatan gradual yang dicapai melalui reformasi bukan revolusi. Radikal itu penting, seperti Nabi yang merombak sistem jahiliyah. Namun bangsa Indonesia harus melawan pemikiran radikalisme.
Indonesia bukanlah negara agama namun negara religius. Dua kata ini sama namun memiliki arti yang berbeda yakni jika negara religius adalah untuk semua orang yang menganut keyakinan masing-masing.
Dalam memahami sesuatu harus sesuai dengan konteksnya sebagaimana dengan Islam. Ada 3 pilar yang disampaikan oleh Mahfud yakni yakin bahwa berTuhan satu, pemimpin yang adil dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan membawa agama yang lurus dan toleran.
Di Indonesia sendiri juga ada khilafah, karena dalam bahasa arabnya khilafah adalah sistem pemerintahan. Jadi, jangan berpikir mau mengganti sitem yang radikal, karena tidak ada didalam Al-quran dan al-hadits yang benar menurut islam tidak ada.
Di negara yang dijuluki negara Islam seperti Arab Saudi banyak korupsi juga sehingga sekarang banyak pemecatan di kalangan elit. Indonesia sebagai sistem pemerintahakan sudah cocok dan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan adanya korupsi bukan karena sistemnya tapi karena orangnya.
“Siapa saja yang bisa menunjukkan kepada saya ada sistem pemerintahan menurut Al-Quran dan Al-Hadits, saya langsung akan ikut berkampanye membuat khilafah di Indonesia. Kalau ada yang bisa menunjukkan ulama sekelas apapun, tetapi kalau khilafah dalam arti umum, ya banyak gitu. Dan itu bukan dari Al-Quran dan Al-Hadits, ciptaan masing-masing orang, terangnya terkait khilafah di Indonesia,” ujarnya.
