[Finalis Kompetisi Esai]-Indonesia Melawan Korupsi Dengan Sastra

Apakah Indonesia akan terbebas dari korupsi di tahun 2045? Jika pertanyaan besar itu di arahkan pada diri saya yang kecil ini, kemungkinan saya akan terdiam. Korupsi bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan.

Bagaimana pun, jika berdasarkan data yang ada saat ini, Indonesia masih berada dalam kondisi yang mencemaskan. Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2016, memaparkan jika Indonesia berada pada peringkat ke-90 dari 176 negara. Ditambah lagi dengan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Februari 2017 berhasil menemukan 482 kasus korupsi di negeri ini selama tahun 2016. Dari jumlah itu terdapat 1.101 orang tersangka dan total nilai kerugiaan negara yang harus diterima sebesar Rp 1,45 triliun. Maraknya kasus korupsi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Saat ini, kerja dari sejumlah lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi harapan kita semua dalam mencegah serta mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Akan tetapi, meski ketiga lembaga penegak hukum tersebut bekerja dengan baik, tetap saja korupsi bertambah dan merajalela.

Ketika melawan korupsi, kita bisa belajar dari pesan yang pernah disampaikan Friedrich Nietzsche, “Siapa pun yang melawan monster harus memastikan bahwa dalam usaha perlawanannya dia tak menjelma menjadi monster. Dan jika kau menatap cukup jauh ke dalam jurang maut, jurang maut akan kembali menatapmu.” Korupsi seperti monster yang mengubah orang lain menjadi monster-monster baru. Kasus korupsi bahkan berhasil menjerat orang-orang yang dulunya tampak memperjuangkan keadilan – mereka berteriak lantang menolak korupsi tapi tetap melakukannya – menjadi satu hal mengerikan dari korupsi. Fenomena ini berhasil menciptakan anggapan jika korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Mengakar begitu kuat.

Pada dasarnya, korupsi bukanlah budaya.Tetapi korupsi mampu menjadi sesuatu yang mengancam bila struktur sosial, struktur ekonomi, atau juga struktur politik ikut diserang. Di Indonesia, dampak jelas korupsi dapat terlihat dari masalah kemiskinan dan terhambatnya pembangunan. Yang lebih ironis lagi adalah sebagian besar praktik korupsi terjadi dalam struktur pendidikan dan dipraktikkan langsung oleh mereka yang terdidik.

Data dalam buku Psikologi Korupsi yang disusun oleh Zainal Abidin, salah seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, telah tercatat sejumlah orang yang memiliki pendidikan tinggi, yakni 332 orang doktor, 147 bergelar master, 119 sarjana, dan 10 orang profesor terjerat dalam kasus korupsi. Dari pernyataan tersebut, dapat diindikasikan bahwa secara kognitif mereka adalah orang-orang pandai, dan kapasitas intelektual tidak perlu diragukan lagi. Melihat data tersebut, definisi well-educated atau kaum terpelajar sepertinya tak menjamin hilang atau tercegahnya beberapa perilaku yang tidak diharapkan seperti praktik korupsi. Masalah ini bisa jadi karena sistem pendidikan kita senantiasa fokus pada ranah kognitif semata. Bukan tidak mungkin, bibit korupsi telah tertanam sejak kita duduk di bangku sekolah.

Selain itu upaya melawan korupsi sekiranya dilakukan sejak dini di sekolah. Ada banyak upaya yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Seperti pembuatan dua seri board game pada 9 Desember 2014, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Kedua board game tersebut yaitu Board game  “Semua Bisa Ber-AKSI”,  dan board game “Sahabat Pemberani: Permainan Kejujuran”. Namun sejak permainan tersebut diluncurkan, kurangnya pengawalan dan distribusi yang tidak merata menjadikan upaya tersebut kurang efektif. Hal lain adalah kantin kejujuran, namun beberapa kendala juga masih ditemukan dalam penerapan kantin kejujuran ini. Tidak jarang beberapa sekolah masih mengalami defisit atau kerugian dalam pelaksanaan program kantin kejujuran.

Program ini banyak mengalami kendala dan bahkan kegagalan akibat kurangnya pendampingan. Faktor yang menyebabkan kurangnya pendampingan di sekolah adalah guru yang sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Untuk sementara ini pemerintah juga sedang merancang kurikulum anti korupsi, namun sejak diwacanakan beberapa tahun lalu, penerapan program ini belum sempat diterapkan secara langsung dalam dunia pendidikan. Pendidikan semestinya dapat terhubung dengan kebijaksanaan, harapan dan budaya menghormati bahwa siapapun dapat belajar untuk menemukan kebenaran dan berbagai kemungkinan. Maka, seharusnya kita bisa melakukannya dengan lebih banyak berpikir dan melakukan refleksi terhadap setiap kegiatan belajar kita.

Jika saya menjadi pemimpin pada tahun 2045, apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin mengatasi korupsi dengan kekuatan sastra. Fakta telah menjelaskan bahwa mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang secara kognitif tak perlu diragukan lagi. Namun secara afektif, mereka patut diragukan.

Emanuele Castano, seorang psikolog sosial, bersama rekannya David Kidd melakukan penelitian dengan membagi sejumlah partisipan dan memberikan tugas bacaan yang berbeda: bacaan populer, sastra, non-fiksi dan tanpa bacaan sama sekali. Setelah itu, para partisipan melakukan tes untuk mengukur kemampuan mereka dalam memahami pemikiran dan perasaan orang lain. Tim peneliti menemukan, hasil yang mengejutkan, bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pembaca sastra dan yang bukan sastra.

Sastra yang baik dianggap mampu memberikan gambaran yang berfokus pada karakter secara psikologis. Kidd menjelaskan bahwa “Seringkali pikiran para tokoh digambarkan samar-samar, tanpa banyak penjelasan dan pembaca diajak untuk mengisi sejumlah kekosongan dan memahami serta hal-hal yang ada pada tokoh tersebut.” Kondisi ini memberikan ruang pembaca untuk membawa kesadaran psikologis tokoh ke dalam dunia nyata, melawan kehidupan yang rumit dan batin yang sulit dipahami. Secara tidak langsung, hal tersebut mendukung seseorang untuk memahami perasan orang lain.

Dari hasil penelitian itu, mereka menyarankan kita untuk belajar dari sastra guna mengembangkan proses sosialisasi dan meningkatkan empati. Sejumlah tokoh psikologi yang meneliti bacaan sastra seperti Raymond A. Mar, Keith Oatley, dan Maja Djikic, juga memberi saran yang sama. Saat membaca hasil penelitian mereka, saya sempat mengirimkan email pertanyaan kepada Maja Djikic, tentang bacaan apa yang tepat untuk saya gunakan di tempat saya, Indonesia? Dia meminta saya untuk mengutamakan bacaan yang berasal dari Indonesia agar efek yang dihasilkan lebih besar. Salah satunya, Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Dengan semangat Minke, buku ini bisa jadi pilihan untuk dijadikan bacaan wajib di sekolah. Tentu saja efek dari idealisme Minke bisa memberikan ruang untuk kembali memikirkan Indonesia. Mengapa tidak sastra menjadi upaya pencegahan korupsi? Dengan sastra yang baik, empati kita dapat tumbuh dan berkembang. Sebab korupsi  di Indonesia akan semakin menggila, jika empati yang kita miliki benar-benar mati.