Menciptakan Budaya Anti Korupsi dalam Kampus

0
29
Salah satu anggota tim Jeruji Besi tengah mengutarakan pendapatnya dalam Lokakarya, lomba FIK 2017. Acara itu digelar di Hotel Royal Kuningan, Rabu (20/9). Foto: Dokumentasi Jeruji Besi

Korupsi di Indonesia sudah begitu masif dan parah. Kasus korupsi hampir ada di semua sektor negara ini, tak terkecuali dalam sektor yang dianggap paling suci sekalipun. Misalnya, kasus pengadaan Al Quran dan penyelenggaraan haji. Korupsi meluas secara sistemik di berbagai tingkatan, pusat dan daerah. Hal itu disampaikan oleh Fungsional Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dotty Rahmatiasih dalam acara Workshop dan Launching Website uintransparan.com di Diorama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (10/10).

Bahkan yang lebih mengerikan, lanjut Dotty, beberapa pelaku korupsi termasuk dalam usia yang masih muda, ada pula yang melibatkan anggota keluarga, padahal keluarga merupakan tempat di mana anak-anak mengajarkan nilai dan norma. Korupsi tak hanya merugikan satu pihak, tetapi banyak pihak yang harus menerima akibat korupsi. Seperti masyarakat yang tak mendapatkan pendidikan layak, pelayanan kesehatan, serta pelayanan lainnya. Oleh sebab itu, KPK terus mengampanyekan program pencegahan dan pemberantasan korupsi ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Dotty menjelaskan, KPK perlu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. “Karena yang kita lawan adalah sesuatu yang besar, serta masif, yaitu korupsi yang extra ordinary. Tujuan kita untuk membangun budaya anti korupsi,” katanya.

KPK juga mengampanyekan budaya antikorupsi ke ranah pendidikan. Salah satunya dengan menyelenggarakan Festival Integritas Kampus (FIK) 2017 yang diharapkan mampu menjadi pembelajaran mahasiswa dalam mencegah korupsi, serta menanamkan budaya anti korupsi. Antikorupsi memiliki sembilan nilai, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Salah satu tujuan KPK bekerjasama dengan kampus-kampus adalah untuk membaktikan peran mahasiswa agar sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Fungsional Direktorat Dikyanmas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dotty Rahmatiasih tengah mengisi acara Workshop dan Launching Website uintransparan.com. Acara itu dilaksanakan di Diorama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (10/10). Foto: Ika Puspitasari

Dalam ajang FIK 2017 ini, tim Jujur, Berintegritas, Berani Berantas Korupsi (Jeruji Besi) merupakan perwakilan UIN Jakarta dalam lomba FIK 2017. Tim Jeruji Besi beranggotakan tiga mahasiswa, yaitu Muhammad Nur Azami dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Selamet Widodo (Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin), dan Shofwatul Ummah (Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, FU). Tim ini berhasil menyingkirkan tim lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Saat ini, tim Jeruji Besi menjadi salah satu dari tiga tim yang masuk sebagai finalis lomba.

Salah satu anggota Jeruji Besi, Azami mengatakan, dia bersama dua kawannya membuat website uintrasnparan.com sebagai media untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik untuk mahasiswa UIN Jakarta. Hal itu mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan membentuk sistem good and clean governance. Tak hanya itu, keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi juga diperkuat Permen No. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Dengan adanya website itu, mahasiswa non aktivis lembaga kemahasiswaan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan lembaga kemahasiswaan, dari pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, sampai pada proses pengambilan keputusan publik.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Yuzran Razak memberi dukungan dan apresiasi adanya website uintransparan.com. Hal ini, kata Yusran, menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dalam menggunakan anggaran. “Somoga mahasiswa tetap komitmen dengan transparansi dan akuntabilitas ini, dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” pungkasnya.

Penulis:

Ika Puspitasari

Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta